Rabu, 15 Agustus 2012 20:52 - Laporan anwar maga

     Mataram, 15/8 (ANTARA) - Berbagai kalangan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas peluang memiliki tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) jatah divestasi 2010 senilai 246,8 juta dolar AS atau setara dengan Rp2,2 triliun.
     Pembahasan peluang akuisisi saham divestasi terakhir itu digelar dalam diskusi publik yang difasilitasi Forum Jurnalis Focus Group Discussion (FJFGD) NTB, di Hotel Santika Mataram, Rabu. 
     Diskusi publik yang bertema "Bersatu Padu Membeli 7 Persen Saham Newmont" yang didukung PT Daerah Maju Bersaing (DMB) itu dipadukan dengan buka puasa bersama.
     Diskusi itu menampilkan lima pembicara yakni Direktur PT DMB Andy Hadiyanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Gatot Dwi Hendro, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan H Abdul Haris, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat  W Musyafirin, dan Wakil Bupati Sumbawa H Arasy Muhkan.
     Peserta diskusi merupakan kalangan wartawan dari berbagai media massa, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, politisi dan mahasiswa, serta unsur birokrat dari Pemerintah Provinsi NTB, dan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
     Pada kesempatan itu, Andy mengungkapkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Juli 2012, yang menolak atau tidak dapat menerima gugatan pemerintah pusat yang mempersoalkan keharusan meminta persetujuan DPR dalam pembelian tujuh persen saham divestasi 2010.
     Putusan MK dalam perkara sengketa kewenangan itu kembali membuka ruang bagi pemerintah pusat dan daerah NTB untuk menguasai saham divestasi terakhir itu.
     Pascaputusan MK itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewakili pemerintah kembali menunjuk Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) untuk membeli saham tersebut, sehingga dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement (SPA) divestasi tujuh persen saham itu.
     Batas waktu pembelian saham divestasi 2010 itu sesuai SPA yang ditandatangani PIP dan pemegang saham asing PTNNT yakni 25 Oktober 2012.      
     Meski demikian, tiga pemerintah daerah di NTB yakni Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkan Sumbawa, terus berupaya agar dapat mengakuisisi saham divestasi terakhir itu.
     Menurut Andy, strategi pemerintah daerah NTB untuk memliki tujuh persen saham itu berlandaskan pada kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.
     Kekuatan didasarkan pada dukungan DPR, dukungan masyarakat NTB dan kesiapan PT DMB mengakuisi saham tersebut.
     PT DMB merupakan merupakan perusahaan bersama tiga pemerintah daerah (pemda) di NTB yakni Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumba dan Kabupaten Sumbawa Barat. 
     PT DMB dibentuk untuk menggandeng investor mitra PT Multicapital (anak usaha  PT Bumi Resources Tbk milik Bakrie Group), guna mengakuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang harus didivestasi sesuai perjanjian Kontrak Karya (KK).
     PT DMB dan PT Multicapital kemudian membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Multi Daerah Bersaing (MDB), dan sampai 2010, PT MDB sudah menguasai 24 persen saham PTNNT senilai  867,23 juta dolar AS atau setara dengan Rp8,6 triliun.
     Sementara kelemahan didasarkan pada adanya kesulitan mendapatkan dana segar senilai 246,8 juta dolar AS atau setara dengan Rp2,2 triliun, dan mencuatnya kontraproduktif dalam upaya kepemilikan saham itu.
     Sedangkan kesempatan untuk memiliki saham tersebut didasarkan pada adanya keharusan dalam Kontrak Karya (KK) PTNNT, putusan arbitrase dan putusan MK.
     "Kalau dari aspek ancaman lepasnya kepemilikan saham tersebut untuk daerah, berkaitan dengan kepemilikan saham asing, dan keinginan kuat pemerintah pusat untuk membeli saham tersebut," ujar Andy.
     Dalam diskusi itu, mencuat beragam pertanyaan yang bersifat memotivasi pemerintah daerah di NTB untuk berjuang terus agar memiliki kesempatan menguasai saham tersebut.
     Kelima nara sumber juga setuju berbagai upaya terus dilakukan hingga berhasil menguasai saham itu. 
     Di penghujung diskusi, nara sumber dan peserta diskusi sepakat untuk memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan saham tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
     Disarankan, tiga pemerintah daerah di NTB tetap mempercayakan PT DMB beserta investor mitranya untuk mengakuisisi saham itu. Termasuk, mencari investor baru untuk membeli saham bernilai sekitar Rp2,2 triliun itu.
     Perwakilan dari Kabupaten Sumbawa langsung menyatakan sepaham dengan Pemprov NTB, sementara Pemkab Sumbawa, mengungkapkan keinginan untuk membeli sendiri beserta investor mitra yang sedang digalang.(*)

kirim berita