Jumat, 24 Mei 2013 09:13 - Laporan masnun

     Mataram, 23/5 (Antara) - Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara agar jangan sampai menyusahkan masyarakat.
     H Zainal Abidin, salah seorang tokoh masyarakat Labuan Lalar yang dihubungi dari Mataram, Kamis, mengatakan, kalau pemberlakuan UU No. 4/2009 tentang Minerba itu akan menyusahkan masyarakat sebaiknya ditinjau kembali.
     "Kalau pemberlakuan undang-undang tersebut khususnya menyangkut kewajiban perusahaan tambang membangun pengolahan dan permurnian mineral (smelter) menyebabkan perusahaan tambang termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akan tutup, maka sebaiknya kebijakan itu ditinjau kembali," katanya.
     Ia mengatakan, kalau seandainya Newmont tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan berbagai alasan akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, situasi itu akan menyusahkan masyarakat.
     Kalau ini terjadi, kata Zainal, maka dampaknya akan cukup luas, karena ribuan orang akan kehilangan pekerjaan, belum termasuk masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan tambang itu.
     "Dampak buruknya tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang di PHK  akibat penutupan Newmont," katanya.
     Zainal mengatakan hingga kini memang relatif sedikit masyarakat Desa Labuan Lalar yang bekerja di Newmont. Namun dengan ditutupnya perusahaan tambang itu desa yang berada relatif dekat dengan kawasan tambang ini akan terkena dampaknya.
     Namun, katanya, kalau seandainya Newmont mampu menarik minat investor untuk membangun "smelter" dan industri ikutan lainnya, seperti pabrik pupuk akan cukup menguntungkan bagi Kabupaten Sumbawa Barat karena akan menyerap tenaga kerja cukup banyak.
     H Daeng Abdul Kasim, pemuka masyarakat lainnya di Sumbawa Barat juga mengaku khawatir dampak penutupan tambang kalau Newemont tidak mampu melaksanakan kewajiban membangun smelter sebagaimana diamanatkan Undang-undang Minerba.
     "Saya membaca dari berita di koran pemberlakuan UU No. 4/2009 tentang Minerba harus itu akan berdampak terhadap penutupan tambang termasuk Newmont. Kalau ini terjadi akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat," katanya.
     Namun, katanya, kalau Newmont mampu melaksanakan kewajiban tersebut akan sangat menguntungkan bagi Sumbawa Barat dan NTB pada umumnya, karena akan banyak tenaga kerja yang akan terserap.    
khususnya menyangkut kewajiban perusahaan tambang membangun pengolahan dan permurnian mineral.
     "Bagi kami pemerintah hendaknya mencari solusi terbaik agar jangan sampai masyarakat yang sudah merasa nyaman bekerja di perusahaan tambang dan merasakan hidup enak kemudian kehilangan sumber kehidupan akibat penutupan Newmont," katanya.
                                                                   
                 Dampak sosial
     Pengamat Sosial Politik IAIN Mataram Dr Kadri MSi mengatakan pemberlakuan Undang-undang Mineral dan Batubara khususnya yang mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) akan memunculkan dampak sosial cukup besar.      "Pemberlakuan UU No. 4/2009 tentang Minerba harus melalui pertimbangan secara komprehensif, tidak semata-mata pertimbangan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga aspek sosial," katanya.
     Ia mengatakan dalam konteks perusahaan pertambangan, pertimbangan sosialnya adalah bagaimana stabilitas sosial terkait dengan kepastian dan kenyamanan kerja.
     "Ketika tambang ditutup, pasti para karyawan yang sudah merasa nyaman dengan pekerjaanya di perusahaan tambang itu, mereka akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan," katanya.
     Menurut Kadri dampaknya bukan hanya karyawan tambang yang jumlahnya sekitar 8.900 orang, tetapi juga orang-orang yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran perusahaan tambang itu, seperti para pengusaha lokal yang mensuplai kebutuhan Newmont.
     Selain penjualan makanan, para pengelola rumah kontrakan, tukang ojek, pelaku pariwisata termasuk para petani akan merasakan dampaknya ketika perusahaan itu tutup.
     "Persoalan dampak sosial itu kalau kita runut lagi, efeknya tidak hanya berdampak terhadap instabilitas di sekitar kawasan tambang, tetapi juga akan mempengaruhi di bidang lain, misalnya di bidang pariwisata," ujarnya.(*)
    


kirim berita