Kamis, 19 Juli 2012 16:29 - Laporan anwar maga

     Mataram, 19/7 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran pendukung untuk sekolah aman dari bencana, yang sedang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang didukung Bank Dunia.
     "Kami siapkan APBD untuk itu, karena akan sangat baik bagi anak-anak sekolah jika ada sekolah aman dari bencana," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, usai membuka lokakarya pencanangan dan penerapan sekolah aman bencana, yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis.
     Lokakarya itu diselenggarakan Kemdikbud bekerja sama dengan Sekretariat Nasional (Seknas) Sekolah Aman, dan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
     Unit pendidikan Bank Dunia juga mendukung implementasi sekolah aman bencana yang diterapkan di Provinsi NTB dam dua provinsi lainnya di Indonesia, yakni Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
     Dukungan Bank Dunia itu terutama dalam menginisiasi penguatan (retrofitting) dalam penerapan sekolah aman bencana itu.
     Dana yang dikelola unit pendidikan Bank Dunia untuk bantuan teknis penguatan implementasi sekolah aman bencana itu, bersumber dari Pemerintah Belanda dan Uni Eropa.
     Bantuan teknis itu diawali dengan penyelenggaraan Lokakarya Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
     Lokakarya itu bertujuan meningkatkan pemahaman tentang penerapan sekolah aman melalui penjelasan tentang pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana, dan berbagi ide dan praktik terutama dalam implementasinya, khususnya untuk penerapan "retrofitting" di sekolah-sekolah yang telah siap melakukan rehabilitasi.
     Selain itu, juga bertujuan meningkatkan kesadaran penerapan praktik-praktik yang baik untuk konstruksi bangunan sederhana di sekolah, mengawali pilot program (program rintisan) sekolah/madrasah aman dengan mendiskusikan rencana aksi dengan kabupaten/kota lokasi program.
     Zainul mengatakan, rencana aksi penerapan sekolah/madrasah aman itu mengacu pada pedoman penerapan sekolah/madrasah aman melalui mekanisme pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, Dana Rehabilitasi Nasional Sekolah (APBN), dan anggaran pemerintah daerah (APBD).
     "Tentu pemerintah daerah juga berkontribusi, dan penyiapan gedung sekolah aman bencana itu akan dipadukan dengan program rehabilitasi gedung sekolah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di NTB," ujarnya.
     Saat rehabilitasi sekolah yang rusak, kata Zainul, maka dimasukan syarat-syarat sekolah aman bencana, seperti memiliki titik kumpul dan ruang evakuasi, serta ruang belajar yang aman jika terjadi bencana alam.
     Gubernur NTB periode 2008-2013 yang juga mantan Komisi VIII dan X DPR itu mengapresiasi Kemdikbud dan pihak lainnya yang mencanangkan penerapan sekolah aman di wilayah NTB.
     Menurut dia, NTB layak mendapatkan dukungan pendirian sekolah aman karena memiliki potensi kebencanaan, meskipun tingkat risiko bencana dikategori sedang, dan upaya pemerintah daerah cukup signifikan.
     "Katanya NTB provinsi pertama yang akan menerapkan sekolah aman bencana, lalu provinsi lainnya. Semoga terlaksana sesuai rencana demi kenyamanan anak-anak sekolah," ujarnya. (*)